Korupsi Dana Hibah KONI, Kejari Tunggu Pengambilan Uang Rp600 Juta dari Anggota DPRD Kudus

Kepala Kejaksaan Negeri Kudus, Henriyadi W Putro. (NILA)

KUDUS, ZONANEWS.ID — Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus terus melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di tahun 2022 hingga 2023. Terbaru, 53 ketua pengurus kabupaten (Pengkab) olahraga di Kudus dipanggil kejaksaan untuk melakukan klarifikasi, Jumat, 1 Maret 2024.

Kepala Kejaksaan Negeri Kudus Henriyadi W Putro menjelaskan, pemanggilan seluruh ketua Pengkab yang ada di KONI Kudus bertujuan untuk melakukan klarifikasi terkait keterangan-keterangan yang telah disampaikan ke Kejari Kudus untuk disinkronkan dengan data yang dimiliki Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah.

“Jadi BPKP menginginkan adanya persesuaian antara pernyataan yang sudah disampaikan dengan apa yang mereka dapatkan,” jelas Henriyadi kemarin.

Bacaan Lainnya

Kajari menjelaskan, setelah proses klarifikasi, akan didapatkan perhitungan-perhitungan terkait dugaan aliran uang yang ada di KONI Kudus, apakah sudah sesuai peruntukannya atau tidak.

“Sehingga pertanggungjawabannya nanti kepada yang tidak sesuai dengan peruntukannya akan kita kejar, kita suruh kembalikan. Kalau tidak dikembalikan, kita ambil langkah-langkah hukum kalau memang itu ada perbuatan melawan hukumnya sehingga menimbulkan kerugian negara, ya akan kita proses secara hukum,” jelas Kajari.

Masih menurut Kejari Kudus, sejauh ini sudah ada beberapa barang bukti berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Kudus yang telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kudus. Diantaranya ada 2 unit mobil jenis Innova dan Avanza, lalu pengembalian uang dari beberapa vendor yang totalnya hampir 200 juta rupiah.

Jumlah uang yang dikembalikan, diperkirakan akan bertambah. Mengingat ada sejumlah pihak yang berniat melakukan pengembalian uang pada minggu depan.

“Yang sudah mengembalikan ada sekitar 4 orang, lalu ada juga bakal calon pengembalian dari anggota DPRD Kudus,” ungkap Henriyadi.