Ketua DPRD Sebut Pengangguran di Kudus Bisa Digaji Pemerintah Daerah, Ini Penjelasnnya

Ketua DPRD Kudus Masan saat menyampaikan materinya dalam Diskusi Panel Sosialisasi Ketnetuan Perundang-Undangan di Bidang Cukai yang berlangsung di gedung Taman Budaya Kabupaten Kudus, Kamis 20 Juli 2023. (NILA)

Sedangkan untuk penegakan hukum mendapatkan alokasi 10 persen.

Masan menjelaskan, 40 persen untuk kesehatan itu bisa digunakan untuk membangun rumah sakit, puskesmas, membeli alat kesehatan, hingga membayar iuran BPJS kesehatan bagi warga Kudus yang tidak mampu.

“Lalu yang 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat, ada BLT (bantuan langsung tunai), ada pembangunan jalan, pelatihan kerja, dan sebagainya. Jadi setelah lulus kalau belum punya keterampilan pekerjaan, bisa ikut pelatihan di BLK (Balai Latihan Kerja),” jelas Masan kepada para peserta sosialisasi yang diikuti para pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Kudus.

Bacaan Lainnya

Kemudian untuk 10 persen sisanya, dimanfaatkan untuk kegiatan sosialisasi dan penegakan hukum. Termasuk di dalamnya ada lomba vlog, membuat film pendek, hingga lomba poster yang bekerjasama dengan Diskominfo Kudus dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) serta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kudus. Tujuannya untuk mensosialisasikan larangan pengedaran rokok ilegal tanpa pita cukai.

Lebih lanjut, sejauh ini Masan mengatakan bahwa Kabupaten Kudus sudah nol kasus rokok ilegal. Salah satu alasannya karena aktifnya sosialisasi untuk menggempur rokok ilegal kepada setiap lini masyarakat di Kudus.***