Kepala Desa Buka Suara Soal Politik Uang dalam Forum Konsolidasi Demokrasi Bawaslu Kudus

Konsolidasi Demokrasi (Konsoldem) bersama kepala desa dan perwakilan pemerintah kelurahan dari 12 desa/kelurahan di kantor Bawaslu Kabupaten Kudus, Kamis, 19 November 2026. (Istimewa)

Ia juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap kualitas wakil rakyat, keterbatasan anggaran desa, serta regulasi yang mengatur posisi kepala desa dalam dinamika politik.

Sementara itu, Pj. Kepala Desa Hadiwarno, Heny Hermawati, menyoroti besarnya pengaruh kekuatan finansial dalam kontestasi politik.

Ia berpandangan bahwa kepentingan politik yang didukung modal besar berpotensi mendorong munculnya praktik politik uang untuk mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat.

Bacaan Lainnya

Persoalan netralitas kepala desa juga menjadi salah satu topik yang mendapat perhatian dalam diskusi.

Kepala Desa Karangmalang, Masyhuri, menyampaikan bahwa kepala desa memiliki hubungan langsung dengan masyarakat karena memperoleh mandat melalui pemilihan secara langsung.

Meski demikian, ia memahami pentingnya pembatasan keterlibatan kepala desa dalam politik praktis agar kewenangan yang dimiliki tidak disalahgunakan untuk menguntungkan peserta pemilu tertentu.

Melalui Konsolidasi Demokrasi ini, Bawaslu Kudus mendorong pemerintah desa dan kelurahan untuk mengambil peran aktif dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat.

Pemerintah desa dinilai memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memahami berbagai persoalan yang berkembang di lingkungan masing-masing. ***