Sebagian anggaran tersebut diketahui telah digunakan untuk pengadaan perlengkapan kontingen Porprov sebesar Rp 971,5 juta dan untuk catering sebesar Rp 528,570 juta dan Rp 371,7 juta.
Henriyadi melanjutkan, pengadaan perlengkapan kontingen Porprov dan catering dilaksanakan tanpa melalui proses lelang, yang mana IT sebagai Ketua KONI Kudus melaksanakan penunjukan langsung secara lisan kepada pihak ketiga yang akan melaksanakan perlengkapan kontingen Porprov maupun catering selama kegiatan Porprov berlangsung.
“Seharusnya hal tersebut harus dilakukan lelang terlebih dahulu,” ujar Kajari Kudus.
Setelah pihak ketiga ditunjuk, lanjut Henriyadi, tersangka meminta seseorang untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp 971,5 kepada pihak ketiga sebagai penyedia perlengkapan kontingen Porprov. Setelah uang masuk ke rekening pihak ketiga, sampai batas waktu yang ditentukan, pihak ketiga hanya bisa menyerahkan 50 buah kaos yang seharusnya jumlah pengadaan perlengkapan kontingen sejumlah 500 buah kaos.
Lalu terkait catering Porprov, tersangka mentransfer uang sebesar Rp 528,57 juta kepada pihak ketiga. Setelah masuk ke rekening, IT meminta pihak ketiga tersebut mentransfer uang sebesar Rp 100 juta dan Rp 229,626 juta kepada dua rekening berbeda sebagai pembayaran hutang pribadi tersangka IT.
“Tidak hanya itu, anggaran untuk catering lainnya sebesar 371,7 juta rupiah juga ditransfer IT kepada pihak ketiga. Saat dana sudah masuk ke rekening, uang tersebut diminta secara tunai oleh IT sebesar senilai 170 juta rupiah,” terang Kajari.
Atas perbuatan yang dilakukan tersangka dan telah melakukan pengelolaan hibah KONI tidak sesuai ketentuan dan telah merugikan keuangan negara/daerah, IT disangkakan, Primair pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan ancaman pidana penjara selama minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda minimal 200 juta rupiah, maksimal 1 miliar rupiah.
Kemudian, Subsider pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan ancaman pidana penjara selama minimal 1 tahun maksimal 20 tahun, dan denda minimal 50 juta rupiah maksimal 1 miliar rupiah.
Atas kasus ini, pihak Kejari Kudus akan terus melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait penggunaan dana hibah di tahun 2023 dan sejumlah saksi pun akan terus dihadirkan.
“Harapannya dengan adanya kasus ini, sebagai pembelajaran, Kudus memiliki manajemen yang baik, sehingga olahraga di Kudus punya wadah yang bisa menaungi lebih baik,” harap Kajari Kudus.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Imam Triyanto langsung masuk ke dalam mobil dan diantar ke Rutan Klas II B untuk dilakukan penahanan.***
