KUDUS, ZONANEWS.ID — Kebijakan penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diterapkan di Kabupaten Kudus terbukti berhasil mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
Per 15 Agustus 2025, realisasi PBB di Kudus mencapai 72 persen atau sekitar Rp 36,94 miliar, mendekati target tahun ini sebesar Rp 50,96 miliar.
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus, Djati Solechah menyatakan bahwa kebijakan kenaikan tarif ini secara keseluruhan hanya berkisar di angka 10 hingga 30 persen.
Menurutnya, Pemkab Kudus beberapa tahun terakhir tidak menaikkan PBB. Baru di tahun 2025 ini dilakukan penyesuaian.
“Penyesuaian tarif ini telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 dan tidak berdampak signifikan pada kemampuan ekonomi masyarakat,” kata Djati saat dimintai keterangan pada Jumat, 15 Agustus 2025.
Pihaknya melanjutkan, penyesuaian tarif ini juga sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/452B/SJ tentang Penyesuaian Penetapan Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Untuk itu, Pemkab Kudus memberikan sejumlah penawaran atau solusi bagi masyarakat yang merasa keberatan. Djati mempersilakan warga yang keberatan dengan penyesuaian tarif PBB tahun ini untuk mengajukan permohonan keringanan.
