Kebijakan Penyesuaian Tarif PBB Dongkrak PAD Kudus, Realisasi Pajak Tembus Rp 36,9 M

Kepala BPPKAD Kabupaten Kudus, Djati Solechah. (ZONANEWS.ID/Ist)

“Bagi yang keberatan bisa menyampaikan ke kami, akan kami fasilitasi dengan pengisian formulir,” terangnya.

Sebagai bentuk keringanan, Pemkab Kudus juga menawarkan penghapusan denda bagi wajib pajak yang terlambat membayar hingga 31 Desember 2025.

“Kami tidak menurunkan tarif secara langsung, tetapi dengan kebijakan keringanan seperti penghapusan denda jatuh tempo,” kata Djati.

Bacaan Lainnya

Melalui kebijakan ini diharapkan dapat mendongkrak pemasukan kas daerah di Kabupaten Kudus.

Di sisi lain, salah satu warga Kudus, Ali mengungkapkan bahwa kenaikan tarif yang ia rasakan tahun 2025 jauh lebih tinggi dari rata-rata yang disebutkan pemerintah.

“Tahun kemarin saya membayar Rp 126 ribu, kalau tahun ini naik menjadi Rp 190 ribu,” ujarnya, menunjukkan kenaikan hingga 50 persen.***