“Untuk hukumannya nanti, tergantung putusan pengadilan,” ujar Heru.
Sebelum laporan pelanggaran itu diteruskan ke pihak kepolisian, Heru menjelaskan bahwa Bawaslu Kudus telah berkomunikasi intens dengan caleg yang bersangkutan.
Kampanye dengan menjanjikan imbalan yang diketahui pada 9 Februari 2024 itu langsung diminta Bawaslu untuk ditertibkan. Bertemu langsung di rumah Mualim, caleg itu dikatakan Heru bersedia menurunkan segala atribut kampanye yang telah terpasang di sejumlah titik lokasi, paling banyak di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, dan sekitarnya.
Ukuran APK yang terpasang pun bermacam, ada yang besar, ada pula yang kecil. Namun karena waktu itu hujan deras, proses penertiban APK janji dilakukan keesokan harinya.
“Waktu itu dia siap menurunkan, tapi hingga masa tenang pada 11 Februari 2024, petugas dari Bawaslu Kudus masih menemukan 4 banner APK yang melanggar dari caleg tersebut,” ujar Heru.
Setelah dipastikan melakukan pelanggaran, caleg yang bersangkutan beberapa kali telah dipanggil untuk memberikan klarifikasinya. Namun untuk keputusan resminya, semua masih dalam proses.***
