KUDUS, ZONANEWS.ID – Rapat Komisi D DPRD Kudus dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) dengan agenda pembahasan hasil verifikasi dan validasi (verval) data calon penerima manfaat Tunjangan Kesejahteraan Guru Swasta (TKGS) Tahun 2026, kembali ditunda.
Sebelumnya, rapat dengan agenda serupa pada 11 Desember 2025, juga sempat ditunda lantaran penyajian data calon penerima TKGS dinilai oleh Komisi D DPRD belum jelas. Sehingga, rapat dijadwal kembali pada Kamis, 18 Desember 2025.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi D DPRD Kudus hari ini tersebut, ditunda kembali lantaran Kepala Disdikpora Kudus, Harjuna Widada, tidak hadir dalam forum. Rapat akan kembali dijadwalkan namun belum disepakati kapan.
“Hari ini kan sudah terjadwalkan karena satu minggu lalu mundur sampai tanggal 18 Desember (2025), yang minta malah kepala dinasnya (Disdikpora), tapi sampai jam ini beliau tidak hadir. Akhirnya rapat kita tunda,” ujar Ketua Komisi D DPRD Kudus, Mardijanto.
Penjadwalan kembali agenda rapat, juga mempertimbangkan ketidakhadiran Tim Verifikator Universitas Muria Kudus (UMK), yang dalam hal ini ditunjuk oleh Disdikpora sebagai pihak ketiga yang membantu proses verval data calon penerima TKGS 2026.
“Di samping itu, UMK tidak hadir, yang bisa mengundang UMK kan dari Disdikpora juga kan. Entah suratnya belum dikasih atau gimana,” ucapnya.
Mardijanto pun menyayangkan ketidakhadiran Kepala Disdikpora dalam rapat kali ini. Padahal, rapat pembahasan kali ini merupakan agenda penting, untuk mengawal visi misi Bupati dan Wakil Bupati terkait kesejahteraan guru swasta.
“Kemarin di banggar (Badan Anggaran) kan sudah ditetapkan anggaran untuk TKGS 2026 sekitar Rp 111 miliar. Seharusnya data (calon penerima) sudah harus matang, tapi ini kok masih proses verifikasi kan aneh,” tandasnya.
Terlebih itu, berdasarkan hasil rapat sebelumnya, jumlah calon penerima TKGS 2026 berpotensi mengalami pengurangan. Padahal anggaran Rp 111 miliar telah ditetapkan untuk calon penerima sesuai data di tahun 2025, yakni sebanyak 9.020 guru.
“9.020 guru itu yang sudah dianggarkan ke banggar. Dari Rp 111 miliar malah turun jdi Rp 106 miliar, makanya saya bingung kok bisa seperti itu, padahal seharusnya kalau sudah di-dok harusnya clear,” tandasnya.
Pihaknya pun berharap, rapat selanjutnya benar-benar tuntas. Ia juga berharap tidak ada pengurangan dalam jumlah calon penerima TKGS 2026, mengingat anggaran untuk program tersebut telah dialokasikan. ***
