Namun demikian, apabila ditemukan praktik pelibatan anak dalam pekerjaan meski kondisi ekonomi keluarga sebenarnya telah mencukupi, maka hal tersebut akan menjadi perhatian serius.
“Kalau memang sudah cukup, seharusnya tidak melibatkan anak-anak (dalam bekerja). Ini kan ada yang bilang ketika minggu dia libur dia diajak (bekerja), ini nanti yang akan kita perhatikan,” tandasnya.
Endang menegaskan, penanganan persoalan tersebut harus dilakukan secara hati-hati karena menyangkut banyak aspek sosial.
Oleh sebab itu, JPPA akan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperoleh gambaran utuh sebelum menentukan langkah penanganan.
“Jadi kami hati-hati dalam hal ini karena melibatkan banyak hal. Harus ada pendalaman dulu dari berbagai stakeholder. Dari hasil pendalaman itu nanti akan dibuat FGD untuk menentukan treatment apa yang pertama dilakukan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Endang menilai perubahan pola pikir dan kondisi sosial masyarakat tidak dapat dilakukan secara instan. Terlebih, jika aktivitas sosial yang dilakukan sudah dijalani sejak dahulu dan turun temurun.
Menurutnya, diperlukan pembinaan secara berkelanjutan, termasuk melalui penguatan nilai-nilai keagamaan dan edukasi mengenai konsep membangun keluarga yang sejahtera.
“Ini kan masalah sosial. Pendekatannya harus hati-hati. Nanti akan kita bahas lebih lanjut langkah-langkah yang dilakukan. Yang penting ada treatment yang tepat. Kalau pendekatannya tidak hati-hati, yang didapat bukan solusi, tetapi justru kegelisahan di masyarakat,” pungkasnya. ***
