Jelang Pilkada 2024, Bawaslu Kudus Sosialisasi Netralitas ASN

Sosialisasi pengawasan pemilihan secara tatap muka terkait netralitas ASN yang berlangsung di Aula pertemuan Hotel Kenari Kudus pada Selasa, 10 September 2024. (Nila/Zonanews.id)

“Dia (ASN) punya hak pilih, jadi boleh mendengarkan visi misi paslon. Tapi kalau forum internal (kampanye paslon), tidak boleh,” tegas Minan.

Namun selama mengikuti kegiatan kampanye paslon, ASN dilarang untuk menggunakan atribut apapun yang berhubungan dengan paslon, hingga tidak boleh mengikuti gerakan yang menunjukkan dukungan untuk paslon.

“Tapi tidak hanya datang di kegiatan kampanye salah satu paslon, kegiatan paslon lain juga harus dihadiri,” lanjut Minan.

Bacaan Lainnya

Untuk itu, selama tahapan Pilkada berlangsung, tim dari Bawaslu juga akan memantau dengan seksama setiap ASN di wilayahnya.

“Sebentar lagi masuk tahapan kampanye, tim Bawaslu di tingkat desa hingga kecamatan harus benar-benar memantau,” ucapnya.

Sejauh ini, Bawaslu Kudus dikatakan Minan belum mendapatkan laporan terkait ASN yang tidak netral dalam Pilkada tahun 2024. Harapannya, tidak ada ASN yang melanggar.

Sebab bila ada ASN yang terbukti melakukan pelanggaran, mereka akan mendapat sanksi. Dengan pidana penjara 1 bulan sampai dengan 6 bulan, dan denda Rp 600 ribu sampai dengan Rp 6 juta.

“Ketika kami mendapatkan informasi ada ASN yang tidak netral, akan kami lakukan penelusuran lebih lanjut benar atau tidaknya informasi itu,” kata Minan.

“Kalau terbukti melakukan pelanggaran, akan kami rekomendasikan (laporkan) ke atasannya untuk kemudian yang berhak menjatuhkan sanksi adalah Bupati,” tegasnya.***