Dyah menegaskan, pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya melalui kebiasaan memilah sampah di tingkat rumah tangga.
“Teknologi modern tidak akan maksimal kalau sampah dari rumah masih tercampur. Justru biaya operasional akan semakin tinggi dan peralatan lebih cepat rusak,” tegasnya.
Dari hasil analisis awal, kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari rendahnya budaya memilah sampah, keterbatasan sistem pengumpulan, hingga pengolahan akhir yang belum optimal.
Untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat, Pemkab Kudus telah menggulirkan sejumlah program percontohan bersama pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK), sektor swasta dan komunitas peduli lingkungan di beberapa desa.
“Kami mulai dari skala kecil melalui keluarga dan desa agar kesadaran memilah sampah bisa tumbuh secara bertahap,” kata Dyah.
Ia mengakui, tantangan terbesar dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah ideal terletak pada kebutuhan anggaran.
Berdasarkan estimasi awal, Kudus membutuhkan dana sekitar Rp 20 miliar hingga Rp 30 miliar per tahun.
“Angka itu cukup besar jika hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Karena itu kami membuka peluang kolaborasi dengan sektor swasta agar program ini bisa berjalan berkelanjutan,” pungkasnya.
Pemkab berharap hasil studi kelayakan ini tidak hanya berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi dapat menjadi pijakan konkret untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, efektif, dan berkelanjutan di Kabupaten Kudus.***
