Hampir 100 Ribu Bibit Pohon Disiapkan Tiap Tahun, Masyarakat Kudus Bisa Mengakses Gratis

Penanaman pohon di Embung Plumbungan, Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. (Foto: Ayu Devi/Zonanews.Id)

KUDUS, ZONANEWS.ID – Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Pemali Jratun menyiapkan hampir 100 ribu bibit pohon setiap tahun untuk mendukung penghijauan dan rehabilitasi lingkungan. Masyarakat Kabupaten Kudus dapat mengakses program penyediaan bibit tersebut secara gratis.

Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan, terutama melalui penanaman pohon di kawasan hulu yang berperan penting dalam menjaga daya serap air dan mengurangi risiko bencana.

Kepala Subbagian Tata Usaha BPDAS Pemali Jratun, Purwito Yuli Utomo, mengatakan penyediaan bibit dilakukan setiap tahun dengan berbagai jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Bacaan Lainnya

“Bibit kita ditargetkan hampir 100 ribu per tahun. Kalau sudah musim hujan seperti ini, sudah saatnya menanam dan bibit memang harus kita keluarkan,” ujarnya, Rabu, 18 November 2026.

Adapun jenis bibit yang disediakan meliputi tanaman buah dan kayu-kayuan. Untuk tanaman buah, masyarakat dapat memperoleh bibit mangga, durian, petai, dan nangka. Sedangkan tanaman kayu yang tersedia di antaranya sengon, jabon, dan mahoni.

Menurut Purwito, penanaman di wilayah hulu menjadi perhatian utama karena kondisi kawasan tersebut berpengaruh terhadap lingkungan di wilayah hilir.

“Kalau daerah hulunya baik dan serapan airnya baik, di hilir juga akan baik. Harapannya tidak terjadi bencana banjir maupun longsor,” jelasnya.

Di Kabupaten Kudus, distribusi bibit diarahkan terutama ke kawasan hulu. Penanaman pohon di wilayah tersebut diharapkan mampu memperkuat fungsi resapan air, menjaga kondisi tanah, serta mendukung mitigasi bencana hidrometeorologi.

Masyarakat yang ingin memperoleh bibit gratis juga tidak harus tergabung dalam kelompok tertentu. Pengajuan dapat dilakukan secara individu, kelompok masyarakat, maupun pemerintah desa.