Kedua, menurut kuasa hukum, paslon 01 saat itu bukan sebagai pengguna APBD Kabupaten Kudus dan tidak menjadi bagian dari tim pelaksanaan kegiatan Muria Summer Festival UMKM & Expo.
Selain itu, paslon 01 juga tidak menggunakan fasilitas khusus yang dimiliki oleh Pemkab, kecuali fasilitas publik yang bebas diakses siapa pun warga masyarakat.
Dengan berbagai dalil itu, kegiatan Paslon 01 dikatakan kuasa hukum tidak dapat dikategorikan sebagai melanggar pelaksanaan kampanye Pilkada Kudus 2024 yang difasilitasi dan didanai dari APBD Kabupaten Kudus.
“Dengan berbagai dalil di atas dan pertimbangan alat bukti, pengaduan Tim Hukum Paslon 02 kami nilai belum cukup memiliki dasar hukum yang memungkinkan pihak Bawaslu menindaklanjuti pelaporan tersebut baik secara formil maupun materiel,” tegas Wiyono.
Tim Kuasa Hukum juga berharap, Bawaslu Kudus bisa bersikap tegas dan profesional dalam memutuskan laporan tersebut.
Bahkan ketika nanti memang Bawaslu pada akhirnya memanggil Samani untuk dimintai keterangan mengenai laporan tersbeut, kuasa hukum memastikan bahwa yang bersangkutan akan datang.
“Beliau subjek yang diduga melanggar, otomatis beliau akan datang sendiri dan didampingi kami kuasa hukum, kami hormati keputusan Bawaslu,” tegasnya.***
