Kemudian, Pansus III juga memiliki rencana mewajibkan tiap perumahan yang dibangun di Kudus harus dilengkapi dengan sistem drainase yang terencana dengan baik.
Untuk mewujudkan peraturan tentang Sistem Drinase yang terbaik, Pansus III DPRD Kudus akan terus berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kudus. Termasuk melibatkan perusahaan serta peran masyarakat di Kabupaten Kudus.
Kepala Bidang (Kabid) Tata Bangunan dan Drainase Dinas PUPR Kudus, Hammad Riza menyampaikan bahwa Dinas PUPR akan mengacu pada data teknis untuk mendukung perencanaan dan pembangunan drainase.
Ia menyoroti bahwa banyak kawasan yang telah berkembang tanpa didukung sistem drainase yang terintegrasi.
”Beberapa kawasan, terutama di lingkar selatan, sudah banyak dibangun oleh masyarakat maupun perusahaan. Tapi belum memiliki saluran drainase yang terkoneksi ke hilir,” ujarnya.
Oleh karena itu, dia menilai pentingnya peran serta masyarakat dan perusahaan dalam pembangunan drainase. Mengingat keterbatasan anggaran pemerintah, CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan di Kudus sangat dibutuhkan untuk perbaikan infrastruktur.
Diketahui, Ranperda tentang Sistem Drainase ini rencananya juga akan memuat sanksi administratif bagi pihak yang melanggar ketentuan terkait sistem drainase. Proses pembahasan akan terus melibatkan publik melalui konsultasi dan dialog, guna memperoleh perda yang komprehensif dan implementatif.***
