KUDUS, ZONANEWS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus mulai membahas 11 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang terdiri atas tujuh usulan Pemerintah Kabupaten Kudus dan empat Ranperda prakarsa DPRD.
Salah satu fokus utama dalam pembahasan tersebut adalah menjaga keseimbangan antara penguatan investasi dan perlindungan lahan pertanian guna mendukung ketahanan pangan daerah.
Pembahasan diawali melalui rapat paripurna DPRD Kudus yang digelar di Aula DPRD Kudus.
Ketua DPRD Kudus, Masan, menegaskan bahwa seluruh Ranperda yang dibahas harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
“Semua Ranperda yang kami bahas harus berpihak kepada masyarakat. Baik usulan dari eksekutif maupun prakarsa DPRD, tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kudus,” kata Masan, Kamis, 11 Juni 2026.
Menurutnya, penyusunan regulasi tidak boleh hanya berorientasi pada kebutuhan administratif pemerintahan. Perda harus mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus menjadi dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan pembangunan.
Untuk memastikan regulasi yang dihasilkan tepat sasaran, DPRD berencana melibatkan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembahasan. Masukan dari berbagai pihak dinilai penting agar perda yang disusun sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Kami akan mengundang stakeholder dan masyarakat melalui forum-forum pembahasan. Harapannya, perda yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak menimbulkan beban baru,” katanya.
Salah satu Ranperda prakarsa DPRD yang menjadi perhatian adalah mengenai perlindungan lahan pertanian.
Masan menilai keberadaan lahan pertanian produktif harus tetap dijaga sebagai bagian dari upaya mempertahankan ketahanan pangan daerah di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan.
