Ia menilai kemudahan pembiayaan harus benar-benar dapat dirasakan masyarakat. Sosialisasi mengenai persyaratan dan prosedur pengajuan kredit juga diperlukan agar calon debitur tidak salah mengambil keputusan.
Sementara itu, Kepala Cabang BNI Kudus, Tommy Setyawan, mengatakan perbankan memiliki berbagai produk pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Untuk sektor usaha, terdapat pembiayaan produktif termasuk KUR.
“Yang sifatnya produktif, Kredit Usaha Rakyat. Kalau rata-rata yang saya tangani di kisaran Rp 150 juta sampai Rp 200 juta. Yang tanpa agunan sampai dengan Rp 100 juta ke bawah, itu mikro,” ujar Tommy.
Tommy menambahkan, calon debitur tetap harus memperhatikan kemampuan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Menurutnya, kemudahan memperoleh pembiayaan perlu diikuti dengan perencanaan penggunaan dana yang matang.
Masyarakat juga diimbau memastikan pembiayaan diperoleh melalui lembaga resmi. Dengan demikian, ketentuan kredit, besaran kewajiban, serta mekanisme pembayaran dapat diketahui sejak awal.
Musthofa turut menyinggung kebijakan terkait kemudahan pinjaman dengan nominal tertentu tanpa pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam batas yang telah ditentukan. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa perbankan tetap memiliki mekanisme penilaian terhadap calon penerima kredit.
Rekam jejak serta kemampuan calon debitur tetap menjadi bagian penting dalam proses pembiayaan. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan kredit dapat dikembalikan sesuai ketentuan.
“Kalau track record-nya baik, tentu akan lebih mudah. Kalau tidak diberi pinjaman, jangan salahkan bank. Bank juga punya aturan,” jelasnya.
Menurut Musthofa, kebijakan yang memberikan kemudahan akses modal diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi UMKM untuk tumbuh.
Namun, penggunaan kredit secara produktif tetap menjadi kunci agar pembiayaan memberikan manfaat bagi keberlangsungan usaha.
“Intinya, kami hadir di Senayan ini adalah produk kebijakan, produk regulator, sehingga semuanya bisa berjalan baik,” pungkasnya.***
