Selain itu, KPPN Kudus juga menjalin kerja sama dengan sektor perbankan guna memberikan pemahaman teknis terkait penggunaan sistem transaksi digital.
Salah satu bentuk kolaborasi dilakukan bersama BRI Regional Office Semarang yang memberikan edukasi kepada satker mengenai penggunaan Digipay Satu dan Kartu Kredit Pemerintah.
“Kolaborasi dengan pihak perbankan sangat penting karena sistem transaksi digital satker juga berkaitan dengan layanan perbankan. Dengan dukungan bank, satker bisa mendapatkan penjelasan teknis yang lebih komprehensif,” katanya.
Tidak hanya fokus pada penggunaan aplikasi, KPPN Kudus juga memberikan edukasi mengenai keamanan digital kepada para pengelola keuangan satker.
Eko menuturkan bahwa peningkatan literasi keamanan digital sangat penting untuk mencegah potensi risiko siber dalam transaksi elektronik.
“Kami juga memberikan pemahaman mengenai security awareness agar para pengelola keuangan lebih waspada terhadap potensi ancaman dalam transaksi digital,” ungkapnya.
Selain pendampingan melalui sosialisasi, KPPN Kudus juga membuka layanan konsultasi bagi satker yang membutuhkan bantuan teknis dalam penggunaan aplikasi keuangan negara.
Layanan tersebut dapat diakses melalui berbagai kanal komunikasi seperti email, telepon, maupun konsultasi langsung di kantor.
Menurut Eko, pendekatan pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan terbukti mampu meningkatkan kemampuan satker dalam memanfaatkan sistem digital.
Hal tersebut tercermin dari capaian KPPN Kudus yang berhasil meraih peringkat pertama terbaik di Jawa Tengah dalam kategori pengguna Cash Management System (CMS) pada semester I tahun 2025.
“Prestasi ini menjadi bukti bahwa upaya pendampingan dan edukasi digital yang kami lakukan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara di wilayah kerja kami,” pungkasnya.***
