KUDUS, ZONANEWS.ID – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kudus terus mendorong penerapan sistem keuangan berbasis digital di lingkungan satuan kerja (satker) guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara.
Langkah tersebut dilakukan melalui berbagai program sosialisasi dan pendampingan kepada satker mitra di wilayah kerja KPPN Kudus yang meliputi Kabupaten Kudus, Demak, dan Jepara.
Kepala KPPN Kudus, Eko Wahyu Budi Utomo mengatakan, digitalisasi menjadi salah satu kunci penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.
Oleh karena itu, pihaknya terus memastikan seluruh satker mampu beradaptasi dengan sistem yang telah diterapkan pemerintah.
“Digitalisasi merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan negara. Kami terus mendorong seluruh satker agar mampu mengoperasikan berbagai aplikasi digital yang digunakan dalam pengelolaan anggaran,” ujar Eko, Sabtu, 14 Maret 2026.
Menurutnya, saat ini terdapat sejumlah platform digital yang digunakan dalam transaksi keuangan pemerintah, di antaranya Digipay Satu, Cash Management System (CMS), serta Kartu Kredit Pemerintah (KKP).
Melalui sistem tersebut, proses transaksi keuangan pemerintah diharapkan menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Untuk memperkuat pemahaman para pengelola keuangan satker, KPPN Kudus secara rutin menggelar kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis.
Kegiatan tersebut sebagian besar dilakukan secara daring agar dapat menjangkau satker yang berada jauh dari kantor KPPN.
“Sosialisasi kami lakukan secara daring menggunakan platform digital seperti Microsoft Teams. Dengan metode ini, pengelola keuangan seperti KPA, bendahara, maupun PPSPM tetap bisa mengikuti kegiatan tanpa harus datang langsung ke kantor,” jelasnya.
