KUDUS, ZONANEWS.ID – Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kudus diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2021, dinilai belum terimplementasikan dengan memadai.
Meskipun sudah disahkan sejak tahun 2021 lalu, realisasi Perda tersebut dirasa belum terlihat. Oleh karena itu, Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK) Kudus mendesak Pemkab Kudus untuk segera merealisasikan adanya Perda tersebut.
Ketua FKDK Kudus, Rismawan Yulianto mengusulkan agar Perda terkait penyandang disabilitas dipecah menjadi beberapa Peraturan Bupati (Perbup) sehingga teknis pelaksanaannya lebih jelas dan teratur.
“Kalau menurut saya, Perda disabilitas ini hampir setahun sudah disahkan tapi realisinya belum terlihat. Jadi alangkah baiknya Perda tersebut dipecah jadi beberapa Perbup sebagai petunjuk teknisnya,” katanya saat dikonfirmasi, Sabtu, 10 September 2022.
Pasalnya, menurut Rismawan selama ini penyandang Disabilitas di Kabupaten Kudus masih kurang begitu diperhatikan.
“Bahkan, alih-alih diberikan perlakuan yang sama, terkadang penyandang disabilitas justru mendapatkan diskriminasi ketika hendak melamar pekerjaan hingga diusir,” tandasnya.
