Tri juga mengatakan semuanya sudah sesuai dengan dokumen hibah yang dimiliki. Bahkan, pengukuran sudah dilakukan dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kudus.
“Dasar kami memang dokumen hibah yang menunjukkan kepemilikan lahan,” katanya.
Pihaknya pun mengungkapkan, bahwa Pamsimas yang dibangun tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih sekitar seribu warga Menawan.
Sementara itu, DPRD Kudus Masan menyarankan jalan keluar dari permasalahan sengketa tanah tersebut dengan melakukan pengukuran ulang.
Masan meminta hal tersebut guna mengetahui batas wilayah yang sebenarnya agar nanti tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
“Kami instruksikan PMD bersama BPN, camat, warga, dan pemerintah desa mengukur ulang. Agar tidak terjadi masalah berkepanjangan,” pintanya.
Usulan itu pun disetujui Kepala Dinas PMD Kudus Adi Sadhono, bahwa dengan pengukuran ulang lahan bisa memberikan dasar yang lebih kuat hingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.***
