KUDUS, ZONANEWS.ID – Menjelang akhir tahun anggaran 2022, realisasi anggaran pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Disnakerperinkop dan UKM) Kabupaten Kudus masih paling rendah. Data di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus per 2 Desember 2022, baru 20,98 persen anggaran terserap. Dari APBD yang dibebankan sebesar Rp 86 miliar.
Kepala BPPKAD Kudus Eko Djumartono membenarkan hal tersebut. Ditemui di kantornya beberapa waktu lalu, Eko menyebut bahwa memang Disnaker Kudus paling rendah serapan anggarannya.
“Serapan anggaran paling sedikit ada di Disnaker. Jelang akhir tahun realisasi belanjanya baru tercapai 20,98 persen,” katanya.
Alasannya, dimungkinkan karena banyak belanja yang belum terealisasi dan pembangunan yang masih berjalan.
“Di Disnakerperinkop kan juga ada pembangunan KIHT dan pengadaan lahan untuk SIHT, dan lainnya,” ungkap Eko.
Selain itu, Eko juga menjelaskan dua organisasi perangkat daerah (OPD) di Kudus yang serapan anggaran di akhir 2022 ini masih di bawah 50 persen. Yakni DPMPTSP dan RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus.
