Dia mengambil contoh, seorang buruh memiliki gaji Rp 2,5 juta/bulan, maka artinya pengeluaran BBM harusnya Rp 125 ribu setiap bulannya.
“Itu kalau dengan perbandingan 5%. Nah, kalau dengan naiknya harga BBM pengeluaran mencapai 10% artinya pengeluaran lainnya seperti sandang dan pangan mesti dikurangi,” ujarnya.
Itu artinya, lanjut Iqbal, daya beli masyarakat akan terkikis akibat kenaikan harga BBM. Sehingga potensi meningkatnya angka kemiskinan kian melebar.
“Karena pada dasarnya BBM merupakan barang yang menguasai hajat hidup masyarakat. Yang artinya bahwa BBM seharusnya terjangkau bagi seluruh masyarakat,” tandasnya.
Terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan pemerintah sebagai stimulus sementara, pihaknya menegaskan, bahwa persoalannya bagaimana subsidi tersebut sampai kepada yang berhak.
“Kan, banyak selama ini, konsumsi terbanyak mobil-mobil bagus yang membeli bahan bakar dalam jumlah besar, yang artinya mereka menikmati subsidi besar, dan tentu ini tidak fair,” pungkasnya.
Oleh karena itu, Iqbal berharap agar subsidi ini betul-betul sampai kepada yang berhak. Serta tidak dinikmati orang-orang yang tidak berhak menerima subsidi.***
