Penguatan koordinasi antarlembaga, pemanfaatan teknologi digital, serta kolaborasi dengan BPS dinilai menjadi kunci untuk menghasilkan data yang kredibel.
“Kami mendorong seluruh perangkat daerah untuk melengkapi dan memperbarui data sektoral sesuai standar yang berlaku. Sinergi dengan BPS harus terus diperkuat agar data yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sam’ani juga mengingatkan pentingnya kesiapan pemerintah daerah menghadapi transformasi digital pemerintahan.
Ia meminta perangkat daerah mulai mempersiapkan perubahan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Indeks Pemerintah Digital (PEMDI).
“Transformasi digital bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Kita harus siap beralih menuju tata kelola pemerintahan yang lebih terintegrasi, efektif, dan berbasis data untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Eko Djumartono menjelaskan bahwa pemanfaatan DTSEN akan memberikan manfaat besar dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.
“DTSEN menjadi sumber data yang terintegrasi sehingga dapat membantu pemerintah dalam menyusun program yang lebih tepat sasaran. Karena itu, perangkat daerah perlu memanfaatkan data ini secara optimal dan terus berkolaborasi dengan BPS dalam proses pemutakhiran data,” ungkap Eko.***
