Pemerintah Kabupaten Kudus menilai tingkat penyerapan tersebut mencerminkan pelaksanaan anggaran yang tetap mengedepankan efisiensi tanpa mengurangi fokus terhadap program-program prioritas pembangunan.
“Kami menyampaikan harapan kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kudus untuk melakukan pembahasan Ranperda ini sesuai dengan kewenangan dan batas waktu dalam peraturan perundang-undangan,” kata Sam’ani, Rabu, 1 Juli 2026.
Ia berharap pembahasan Ranperda dapat berlangsung lancar sehingga proses pertanggungjawaban APBD 2025 dapat diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Sam’ani mengajak seluruh elemen pemerintah daerah dan DPRD untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Semoga agenda pembahasan berjalan lancar, dan Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dalam ikhtiar kita membangun masyarakat, bangsa, dan negara, khususnya Kabupaten Kudus,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan, menegaskan bahwa pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama yang harus dijaga dalam setiap penggunaan anggaran daerah.
“DPRD Kabupaten Kudus menjalankan salah satu fungsi penting dalam memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Karena kepercayaan publik tidak dibangun dari besarnya anggaran, tetapi dari keterbukaan dalam mempertanggungjawabkannya,” tegas Masan.***
