Sementara itu, Kepala kantor BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Riadh melaporkan, jumlah Pekerja Non ASN di desa yang sudah terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan per 1 November 2022 ada sejumlah 5.227 tenaga kerja.
Rinciannya, perangkat desa ada sejumlah 1.291 tenaga kerja, perangkat RT RW sejumlah 3.282 tenaga kerja, Anggota BPD sejumlah 499 tenaga kerja, serta Staf Teknis 155 tenaga kerja.
“Untuk 31 perangkat RT yang seperti disampaikan Pak Bupati tadi itu bisa kelewatan mungkin karena ada yang meninggal dan baru terisi, jadi belum didata,” katanya.
Riadh juga melaporkan terkait terkait klaim manfaat program BPJS Ketenagakerjaan yang sudah tersalurkan kepada Perangkat Desa dari Januari sampai November 2022.
Pada Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 11 kasus senilai Rp 76.804.310, Jaminan Kematian (JKM) 55 kasus senilai Rp 1.238.500.000, Jaminan Hari Tua (JHT) 71 kasus senilai Rp 621.457.100, serta Jaminan Pensiun (JP) 11 kasus senilai Rp 4.393.110.
“Lalu, Manfaat Beasiswa dari JKM dan JKK 18 Pelajar atau Mahasiwa senilai Rp 130.500.000,” tambahnya. ***
