KUDUS, ZONANEWS.ID — Setelah berfokus pada penanganan Covid-19 selama dua tahun terakhir, penggunaan dana desa tahun ini bisa dimaksimalkan untuk pembangunan. Bupati Kudus HM Hartopo meminta para kepala desa menyusun program untuk memajukan desa dan perbaikan fasilitas publik.
“Selama dua tahun, mandatory penggunaan dana desa untuk penanganan Covid-19. Pada 2023 ini, Alhamdulillah ada kelonggaran untuk pembangunan,” ucapnya dalam Sosialisasi Optimalisasi Peran, Tugas, dan Fungsi BPK dan DPR dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Pendapa Kabupaten Kudus, kemarin, 17 Februari 2023.
Bupati menerangkan, selama dua tahun penanganan Covid-19 di Kudus dapat optimal salah satunya berkat dana desa. Namun, perbaikan infrastruktur dan pembangunan tertunda. Oleh karena itu, kelonggaran mandatory memberi angin segar bagi pemerintah desa. Tanpa mengesampingkan program wajib seperti penurunan angka stunting.
“Memang dana desa banyak digunakan untuk penanganan kasus Covid-19. Terutama pada 2021 saat varian delta. Tapi ya itu tadi pembangunan tertunda,” lanjutnya.
Kini, lanjutnya, tinggal bagaimana pemerintah desa memaksimalkan dana desa. Hartopo meminta kepala desa mengembangkan potensi dan kearifan lokal. Sehingga dapat memutar roda pereknomian desa.
“Maksimalkan potensi yang ada untuk membangun desa lebih maju,” paparnya.
