“Jadi ini bukan lembaga atau organisasi yang harus memenuhi kuorum, jadi ada beberapa gugatan yang sampai saat ini belum mencabut gugatannya itu, jadi kita belum berani (mengeluarkan SK),” jelas Hartopo.
Orang nomor satu di Kudus tersebut tidak memungkiri bahwa sudah ada semacam mediasi yang dilakukan kedua belah pihak, tapi Hartopo masih belum yakin mengeluarkan izin pengangkatan.
“Ketika kita lantik terjadi kecemburuan yang lain, yang lain akan menggugat lagi, saling menggugat jadinya. Jadi saya minta ke PN supaya putusan ini untuk semuanya, bukan untuk sepihak,” katanya.
Sebab itu, sampai saat ini Hartopo belum mengeluarkan SK terbaru terkait pengangkatan Perades hasil seleksi ujian yang bekerjasama dengan FISIP Universitas Padjadjaran hingga adanya putusan akhir dari gugatan yang diajukan ke PN Kudus.***
