KUDUS, ZONANEWS.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) terus mendorong penguatan implementasi Satu Data Indonesia di tingkat daerah guna mewujudkan data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar kebijakan pembangunan.
Kepala BPS Kabupaten Kudus, Eko Suharto, menegaskan bahwa pengelolaan data daerah membutuhkan kolaborasi lintas instansi yang terintegrasi melalui Forum Satu Data Indonesia.
Menurutnya, terdapat tiga unsur utama dalam pelaksanaan Satu Data di daerah, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai sekretariat Forum Satu Data, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai walidata dan BPS sebagai pembina data.
“Ini merupakan bentuk kolaborasi dari beberapa stakeholder. Kolaborasi ini menyangkut bagaimana kami bertiga melakukan pembinaan pada produsen data,” ujar Eko Suharto, Selasa, 23 Juni 2026.
Ia menjelaskan, produsen data di tingkat daerah, yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD), harus menghasilkan data yang sesuai dengan standar proses bisnis statistik agar kualitas data dapat terjamin.
“Produsen data itu tentunya dari OPD di kabupaten, sehingga nanti data yang dihasilkan OPD sudah sesuai dengan proses bisnis statistik,” jelasnya.
Eko menyebut, standar yang digunakan mengacu pada Generic Statistical Business Process Model (GSBPM), di mana setiap tahapan pengelolaan data harus dipantau secara ketat untuk memastikan kualitas data sektoral yang dihasilkan pemerintah daerah.
“Setiap tahapan harus dipantau sehingga data sektoral yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan,” tambahnya.
