“Kerja sama ini meliputi monitoring pra-bencana, kegiatan mitigasi, penanganan saat tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Bahkan dalam rehabilitasi hutan dan lahan, kedua daerah dapat saling bersinergi sesuai kemampuan dan aturan yang berlaku,” katanya.
Syarif menjelaskan, Kabupaten Kudus dan Demak memiliki sejumlah potensi bencana yang memerlukan koordinasi lintas wilayah, seperti banjir dan tanah longsor.
Karena itu, kerja sama yang terjalin diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana sekaligus memperkuat kesiapsiagaan daerah.
“Apabila Kabupaten Kudus mendapat musibah bencana alam seperti banjir atau longsor, BPBD Kudus dapat meminta bantuan penanganan kepada BPBD Demak dengan lebih cepat. Begitu pula sebaliknya. Harapannya masyarakat dapat memperoleh layanan penanganan bencana yang lebih optimal,” jelasnya.
Ia menambahkan, PKS antar BPBD ini merupakan salah satu turunan dari MoU yang telah disepakati kedua pemerintah daerah.
Ke depan, kerja sama serupa dapat dikembangkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya untuk memperkuat kolaborasi pembangunan dan pelayanan publik.
“Payung hukumnya adalah MoU antar kabupaten. Selanjutnya dapat ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama antar OPD terkait sehingga sinergi antar daerah semakin kuat dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.***
