Apa yang diinginkan Hartopo pun mendapat dukungan dari anggota DPR RI Komisi VIII H. Abdul Wachid. Sesuai dengan undang-undang terkait jaminan produk halal, Komisi VIII telah menganggarkan untuk sosialisasi hingga mengurus sertifikasi halal. Targetnya di tahun 2023, sertifikat halal makanan minuman non sembelihan ada 1 juta.
Selama menjalankan program ini, pihaknya mendapat masukan dari masyarakat bahwa pengajuan sertifikasi halal bagi tempat pemotongan hewan memerlukan biaya hingga Rp 10 juta. Biaya tersebut pun dinilai masyarakat cukup memberatkan.
“Sehingga kami mendapat usulan agar pengurusan sertifikasi halal hewan sembelihan ini bisa gratis. Untuk itu, nanti akan kami bicarakan dengan kementerian,” ungkapnya.
Terlebih di Kabupaten Kudus khususnya, banyak makanan khas dari olahan hewan sembelihan. Seperti Garang Asem hingga Soto Kudus.
“Sebab itu, kegiatan ini (workshop) penting. Ini demi para UMKM dan demi kepentingan masyarakat juga harus dilindungi dengan makanan yang halal,” terangnya.
Abdul Wachid juga mengatakan bahwa pengawasan terhadap makanan dan minuman yang dinyatakan halal penting. Usulan dari Hartopo dikatannya tepat. Sebab, sertifikasi halal jangan hanya label semata. Harus selalu dijaga kehalalannya.***
