“Kedua, Bawaslu kemudian melakukan kajian terkait hasil klarifikasi yang disampaikan pelapor, saksi, dan terlapor serta pihak terkait,” ujar Minan.
Setelah itu, langkah ketiga yang dilakukan Bawaslu Kudus adalah melakukan rapat pembahasan dengan sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) terkait tindak pidana pemilihan.
“Berdasarkan hasil pembahasan kedua sentra Gakkumdu terhadap dugaan tindak pidana pemilihan, 3 unsur dalam sentra gakkumdu sepakat bahwa peristiwa yang dilaporkan tidak terbukti sebagai tindak pidana Pemilihan,” ungkap Ketua Bawaslu Kudus.
Kemudian terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN, Minan menjelaskan, berdasarkan fakta, keterangan, bukti, dan analisa dalam kajian, diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kudus, tidak terbukti melanggar ketentuan perundangan lainnya.
Sementara terkait pelanggaran netralitas yang dilakukan salah satu Kades di Kudus, Bawaslu menegaskan bahwa yang bersangkutan terbukti melanggar dan akan dilakukan penerusan kepada instansi yang berwenang, yaitu Pj Bupati Kudus.
“Pelanggaran netralitas Kades akan kami teruskan kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pembinaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutup Minan.***
