Bawaslu Kudus Libatkan Mahasiswa dalam Program Kelas Hukum Pemilu, Didorong Jadi Pengawas Partisipatif

“Sengketa proses pemilu menjadi mekanisme penyelesaian konflik agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang bermartabat,” imbuhnya.

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kudus, Imam Subandi menyampaikan materi tentang perkembangan hukum pemilu di Indonesia.

Ia menegaskan bahwa kualitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh tata kelola pemilu dan sistem penegakan hukumnya.

Bacaan Lainnya

“Pemilu demokratis tidak hanya dilihat dari terlaksananya pemungutan suara, tetapi juga dari perlindungan terhadap hak politik warga negara,” jelas Imam.

Sementara itu, Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kudus, Septyandra Trisnasari mengajak mahasiswa untuk ikut aktif dalam pengawasan partisipatif melalui kegiatan edukasi demokrasi di lingkungan kampus.

“Pengawasan pemilu membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk mahasiswa, agar integritas demokrasi tetap terjaga,” kata Septyandra.

Materi lain disampaikan oleh Rosid Abdullah terkait penanganan pelanggaran pemilu. Dalam sesi tersebut dijelaskan berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari administrasi, pidana pemilu, pelanggaran kode etik, hingga penyalahgunaan fasilitas negara.

Peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme penanganan laporan dan temuan pelanggaran pemilu, mulai dari proses penerimaan laporan hingga rekomendasi kepada lembaga terkait seperti KPU, DKPP, dan Sentra Gakkumdu.

Program Kelas Hukum Pemilu ini direncanakan berlangsung dalam tiga kali pertemuan dan akan ditutup dengan simulasi sidang sengketa proses pemilu sebagai pembelajaran praktik bagi mahasiswa.

Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu Kudus berharap dapat mencetak generasi muda yang memiliki kesadaran demokrasi, memahami hukum pemilu, serta mampu menjadi mitra strategis dalam pengawasan partisipatif demi mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas.***