“Paling tidak ada dua bukti, tapi ini baru ada satu bukti, jadi mau dinaikkan (menjadi laporan resmi) belum kuat,” katanya.
Heru menjelaskan, ketika nanti Bawaslu Kudus benar-benar menemukan adanya ASN yang melanggar netralitas dalam Pemilu, temuan tersebut hanya sebatas laporan rekomendasi yang diserahkan kepada pimpinan ASN di Kudus.
“Kalau memang jadi temuan, kita sifatnya meneruskan. Tidak langsung kita panggil, kalau ASN ke KASN atau pembina kepegawaiannya, bentuknya rekomendasi,” terang Heru.
Diberitakan sebelumnya, kewajiban netralitas bagi ASN tertulis dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani lima pimpinan kementerian/lembaga, yakni Kemendagri, Bawaslu, KemenPAN-RB, KASN, BKN.
Yakni SKB Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
Ditambah adanya Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kudus mengenai larangan pose jari bagi ASN sebagai upaya menjaga netralitas para ASN di Kabupaten Kudus.***
