“Kita setiap tahun mengusulkan sebanyak-banyaknya, tapi kan tidak bisa langsung semuanya mendapat bantuan. Jadi kita prioritaskan dari yang pertama, bertahap kita usulkan,” terangnya.
Indikator prioritas, ungkap Halil dinilai dari kondisi fisik setiap rumah. Lantai rumah yang masih tanah, sanitasi yang belum sesuai, hingga tembok yang masih menggunakan anyaman bambu.
Demi mengentaskan RTLH di Kudus, Dinas PKPLH akan mencoba melakukan studi banding ke Kota Solo. Mempelajari terkait program Sejuta Rumah, Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari Kementerian PUPR yang sudah terealisasi di Solo tahun kemarin.
“Iya sekarang Kudus sedang mencoba mengamati, meniru, dan melaksanakan di sini. Jadi nanti kita akan studi banding ke sana. Mereka bisa, jadi kita seharusnya juga bisa,” ungkapnya.
Sebagai informasi, beberapa waktu lalu Halil mengatakan bahwa di tahun 2022 Kudus tidak memiliki anggaran untuk merenovasi rumah warganya. Selama ini, Pemkab Kudus menggandeng pihak swasta untuk membantu memperbaiki RTLH di Kudus. Termasuk perbaikan 10 rumah warga yang difasilitasi PT Djarum beberapa waktu lalu.
