Syafi’i memastikan selama guru yang bersangkutan masih hidup dan mengajar pada lembaga yang sama, selama itu mereka tetap menerima TKGS sebagai program besar Pemkab Kudus.
Bahkan demi mencakup seluruh guru swasta keagamaan di Kudus, anggaran untuk program TKGS ini akan ditambah sebesar Rp 10 miliar tahun depan.
Alasannya, karena ada sekitar 1.800 orang guru yang belum mendapatkan TKGS tahun 2022 dan akan diberikan TKGS di tahun berikutnya.
“Tahun 2023 kami akan tambah Rp 10 miliar, guru-guru swasta yang belum mendapatkan tahun ini ada sekitar 1.800-an. Sehingga harapannya tahun depan bisa mendapatkan TKGS semuanya,” jelasnya.
Syafi’i menjelaskan, dalam menyalurkan tunjangan, Pemkab menyerahkan sesuai dengan nama dan alamat yang tertera dalam daftar data yang dimiliki.
Pemkab Kudus pun tiap harinya melakukan pemantauan agar memiliki data yang akurat. Seperti melakukan pembaharuan terhadap guru yang meninggal, guru yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), atau guru yang pindah.
Hal itu dilakukan agar mempermudah Pemkab Kudus dalam menetapkan besaran anggaran TKGS berikutnya.***
