
Selanjutnya, PPPK juga dinilai memiliki privilege atau hak istimewa sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus dimaksimalkan, dalam hal ini berkaitan dengan pelayanan dan memberikan perubahan yang baik di masyarakat.
“Mereka punya kewenangan sebagai tenaga medis, pendidik, pegawai OPD dan lainnya, sehingga harus memposisikan sebagai subyek perubahan, agar bergerak maju dan pelayanan yang terbaik bisa terwujud,” tambahnya.
Terakhir, Hasan menekankan terkait learning organization atau organisasi pembelajar. Dengan konsep tersebut, diharapkan seluruh pegawai di Pemkab Kudus dapat terus memperbaiki dan mengevaluasi diri yang akhirnya berdampak pada kinerja.
“Karena situasi berubah, maka harapan saya organisasi ini terus belajar, kepala OPD belajar, staff belajar, birokrasi belajar, yang akhirnya dapat bermuara pada pelayanan terbaik kepada masyarakat,” terangnya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kudus, Putut Winarno merincikan sebanyak 516 PPPK yang lulus orientasi, dibagi menjadi 17 angakatan. Terdiri dari 84 tenaga kesehatan, 340 guru, dan 92 tenaga teknis.
“Alhamdulillah, hasil evaluasi penilaian dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah bersama dengan kami untuk peserta orientasi PPPK angkata 1 sampai 17 di lingkungan Pemkab Kudus dinyatakan lulus,” tuturnya. ***
