Selanjutnya dilakukan kegiatan infeksi kesehatan lingkungan (IKL), yang mana DKK akan berkunjung ke dapur produksi dari pelaku UMKM. Sekaligus melakukan uji air yang digunakan, untuk diperiksa dan di tes di laboratorium.
“Uji ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kandungan berbahaya seperti E-Coli atau salmonella yang bisa menyebabkan diare dan sebagainya,” paparnya.
Setelah semua uji dilakukan, DKK Kudus akan memberikan sertifikat pelatihan dan surat rekomendasi, yang kemudian dapat diunggah di OSS secara digital. Apabila dirasa laik, maka MPP akan mengeluarkan SLHS untuk UMKM tersebut.
“Begitupun dengan sekolah, prosedurnya juga sama,” tambahnya.
Lebih lanjut, Nuryanto membeberkan bahwa hingga saat ini, dari ratusan UMKM katering yang ada di Kabupaten Kudus, baru ada sekitar 14 pelaku UMKM yang mengantongi SLHS. Sementara untuk kantin sekolah, baru ada di MTS Negeri 1 Kudus. ***
