Sementara itu, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menyampaikan pemerintah daerah siap menindaklanjuti berbagai masukan DPRD.
Ia mengawali pemaparannya dengan mengapresiasi dukungan seluruh fraksi terhadap keberhasilan Pemkab Kudus kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.
“Opini WTP bukan sekadar prestasi administrasi, tetapi menjadi tolok ukur keberhasilan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien,” ujar Sam’ani.
Dalam meningkatkan PAD, Pemkab Kudus menyiapkan sejumlah strategi, di antaranya mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, memperluas basis data pajak dan retribusi melalui Sistem Informasi Geospasial (SIMPAD GEO), mempercepat digitalisasi pemungutan pendapatan, serta membuka peluang kerja sama pemanfaatan aset bersama pihak ketiga.
Selain sektor pendapatan, pemerintah juga memaparkan langkah penanganan sejumlah persoalan daerah, seperti antisipasi dampak kekeringan melalui distribusi air bersih, evaluasi sistem drainase untuk mengurangi potensi banjir, hingga penataan kabel utilitas yang dinilai mengganggu keselamatan dan estetika kota.
“Tentunya hal itu berguna untuk mengantisipasi banjir, hingga penataan kabel utilitas yang dinilai mengganggu keselamatan dan estetika kota,” jelasnya.
Di bidang pendidikan, Pemkab Kudus juga berkomitmen memperkuat pendidikan karakter melalui pembatasan penggunaan gawai di sekolah, peningkatan literasi digital, serta mengoptimalkan peran guru bimbingan konseling guna menekan konflik remaja akibat penyalahgunaan media sosial.
Sementara dalam pengelolaan keuangan daerah, Sam’ani menyebut realisasi belanja perangkat daerah berjalan cukup baik meski masih terdapat sisa anggaran sekitar Rp 186,68 miliar yang dipengaruhi kebijakan efisiensi belanja.
Pemerintah akan terus mengevaluasi kinerja OPD agar penyerapan anggaran semakin optimal.
Ia juga mengungkapkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Tahun 2025 mencatat sembilan temuan dengan 17 rekomendasi. Hingga semester II 2025, tindak lanjut atas rekomendasi tersebut telah mencapai 95,99 persen.***
