Menurutnya, naik harga-harga dianggap wajar, sebagai penyesuaian akibat kenaikan haraga BBM, termasuk tarif jasa ekspedisi.
“Karena kalau tidak disesuaikan dapat merugikan usaha jasa ekspedisi. Mengingat bahan bakar menjadi modal utama berjalannya usaha ini,” katanya.
Terlebih, lanjut Rony, perusahaan ekspedisi yang menaunginya melayani pengiriman barang dengan rute hampir se-Kabupaten Kudus.
Ia menambahkan, selain kenaikan harga BBM, persoalan lainnya yang kerap dihadapi sopir dan pengusaha ekspedisi, adalah sulitnya mendapatkan bahan bakar khususnya solar.
Sementara itu, mengenai kenaikan tarif jasa ekspedisi, sesuai dengan kesepakatan Ikatan Pengusaha Cargo Nusantara (IPCN) yang berencana menaikkan biaya pengiriman barang hingga minimal 20 persen untuk merespons penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Rony pun berharap, pemerintah dapat lebih memikirkan para pelaku usaha kargo maupun logistik, terutama yang masih merintis bisnis tersebut.
“Ya, harapannya semoga ada kebijakan dari pemerintah yang tidak memberatkan rakyat,” pungkasnya.***
