Lebih lanjut, pihaknya mengatakan bahwa anggaran yang telah disalurkan, penggunaannya sudah menjadi kewenangan penerima hibah, dalam hal ini KPU dan Bawaslu Kudus.
Tentunya pada proses pelaksanaannya, lanjut Fitriyanto, akan mengacu pada PKPU tentang jadwal tahapan pemilihan kepala daerah, namun sampai saat ini PKPU dikatakannya belum terbit.
Meski begitu, sesuai surat dari Menteri Dalam Negeri, kewajiban daerah dalam rangka fasilitasi dukungan anggaran diharapkan sebelum tanggal 10 November 2023.
“Kewajiban daerah dalam rangka fasilitasi dukungan anggaran memang sesuai surat Mendagri diharapkan sebelum tanggal 10 November 2023 ini dilaksanakan penandatanganan NPHD antara Pemerintah Daerah dengan KPU dan Bawaslu,” terangnya.***
