Koordinasi dengan berbagai pihak juga diperlukan, mengingat penetapan cagar budaya membutuhkan proses administrasi serta penilaian yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan.
“Untuk waktunya dalam waktu dekat kita upayakan. Karena cagar budaya itu harus melalui proses dan penetapannya oleh menteri. Kalau benda dan bangunan, harus dimulai dari kabupaten,” jelasnya.
Selain itu, Disbudpar Kudus juga membuka peluang pengusulan secara bersama-sama terhadap sejumlah objek peninggalan Sunan Kudus.
Dalam pelaksanaannya, komunikasi dan koordinasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Jawa Tengah menjadi bagian penting untuk mendukung proses kajian hingga pengajuan.
Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah berharap peninggalan sejarah Sunan Kudus mendapatkan perlindungan yang lebih kuat sehingga kelestariannya dapat terus terjaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. ***
