KUDUS, ZONANEWS.ID — Kebijakan zero over loading over dimension (ODOL) yang kian mendekat di tahun 2026, memicu keresahan di kalangan sopir truk, termasuk dari Kabupaten Kudus.
Sejumlah perwakilan Gerakan Sopir Jawa Tengah (GSJT) dari Kudus, Jepara, dan Pati kemudian audiensi dengan Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris guna menyuarakan kekhawatiran mereka tentang kebijakan zero ODOL tersebut.
Para sopir menuntut solusi konkret dari Pemerintah Daerah (Pemda) agar roda perekonomian mereka tak ikut terhambat ketika kebijakan zero ODOL resmi diberlakukan.
Ketua GSJT, Anggid Putra Ishwandaru menyampaikan bahwa kebijakan zero ODOL harus dibarengi dengan penetapan ongkos bawah yang layak untuk para sopir. Ia pun mendukung apabila dimensi truk harus disesuaikan aturan yang berlaku.
Namun ketika truk sudah disesuaikan muatan dan dimensinya, para sopir sangat berharap ongkos jalan yang diberikan untuk mereka tetap layak sehingga tidak ada yang dirugikan.
“Sopir mendukung, asalkan sudah ada penetapan ongkos atau regulasi ongkos itu tadi,” ujar Anggid ditemui usai audiensi.
“Misal zero ODOL ditetapkan, tetap harus ada ongkos yang layak untuk kami para sopir,” lanjutnya.
Setelah audiensi ini, Anggid menuturkan bahwa Pemkab Kudus akan menindaklanjuti dengan penyesuaian ukuran truk agar tidak melebihi aturan melalui audiensi lebih lanjut dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kudus.
