Kemudian menanggapi sejumlah mayoritas Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang serapan anggarannya masih rendah, anggota Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah ini menilai, tim percepatan pembangunan Kabupaten Kudus harus melakukan pemantauan dan memastikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tiap OPD.
Seperti yang terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kudus selama dua tahun terakhir dengan serapan anggaran terendah per Agustus, alasan dari hal itu harus diketahui.
“Apakah disebabkan karena proses lelang yang lambat atau berulang atau perencanaan yang dibuat tidak berbasis data atau memang ada dana yang ditarik kembali oleh pemerintah pusat,” ujar Bonnix.
Dari hal-hal tersebut, lanjutnya, perlu dilakukan kajian lebih dalam agar ditemukan solusi paling tepat. Serapan anggaran di Dinas PUPR bisa menghambat pelayanan publik dan tidak bisa optimal.
“Kalau realisasinya mepet-mepet (di akhir tahun anggaran) sangat riskan atas hasilnya, bisa tidak berkualitas karena dikejar waktu untuk pelaporan,” tutur Koordinator Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PDM Kudus tersebut.
Di sisi lain, Bonnix mengatakan kekosongan posisi kepala dinas di sejumlah OPD perlu segera dipenuhi. Hal itu dinilainya bisa menjadi salah satu faktor keterlambatan penyerapan anggaran.
“Seharusnya jangan dibiarkab berlarut-larut kekosongan ini, harus segera dipenuhi karena yang di lihat adalah kepentingan rakyat, bukan siapa-siapa,” terangnya.
Bahkan bila perlu, ia mengusulkan adanya kontrak sosial, yang mana bila posisi kepala dinas kosong beberapa bulan, rakyat berhak mempertanyakan ke pihak eksekutif dan legislatif.***
