Kemudian pada Minggu, 20 Oktober 2024, Minan menyampaikan bahwa Bawaslu Kudus menggelar rapat Sentra Gakkumdu pembahasan kedua.
Dalam pembahasan kedua ini memutuskan terkait pidana pemilihan pasal 70 dan pasal 71 tidak memenuhi unsur adanya pidana pemilihan maka pembahasan dihentikan.
“Adapun terkait netralitas ASN Bawaslu kudus memutuskan akan meneruskan ke BKN terkait ketidaknetralannya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus. ASN dengan inisial EB di lingkungan kejaksaan agung dinyatakan melanggar undang-undang ASN,” ungkap Minan.
Lanjutnya, untuk pasal pidana tidak memenuhi unsur/tidak terbukti karena Paslon tidak melibatkan ASN dalam kampanye.
“Untuk ASN sendiri tidak ada tindakan dan/atau putusan yang menguntungkan paslon tertentu, akan tetapi dengan adanya EB di kegiatan tersebut terlihat jelas duduk disamping Paslon dan beberapa politisi dari Partai pengusung menunjukkan keikutsertaan yang bersangkutan dalam kegiatan tersebut,” terang Minan.
“Maka, kami memutuskan untuk meneruskan ke BKN, karena dalam SKB Menteri terdiri Menpan RB, Mendagri, Kepala BKN, KASN, dan Ketua Bawaslu RI disebutkan “Ikut dalam kegiatan kampanye/sosialisasi/pengenalan bakal pasangan calon Presiden/wakil Presiden/ DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati /Walikota/Wakil Walikota, termasuk pelanggaran Kode Etik,” imbuhnya.***
