Setelah dipastikan yang bersangkutan benar-benar ASN, Bawaslu langsung mengirimkan surat pemberitahuan ke BKN. Sebab, ASN berinisial N itu diduga melanggar Pasal 2 UU nomor 5 tahun 2014 serta UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN yang mengatur hak, kewajiban, dan tugas ASN di Indonesia.
Kemudian saat disinggung mengenai sanksi yang diterima bagi ASN yang terbukti melanggar, Bawaslu tidak bisa memberikan banyak komentar.
Sebab keputusan itu ada di atasannya, bisa melalui Bupati atau BPKSDM wilayah setempat.
“Kalau di SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri tentang netralitas ASN, sudah ada sanksi bagi yang melanggar, mulai dari sanksi ringan, sedang, hingga berat, tergantung kesalahannya,” ujarnya.
Dengan adanya laporan ini, Bawaslu Kudus terus melakukan pengawasan bagi para ASN di Kudus. Sebelumnya pun, sebagai upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN, Bawaslu telah mengundang semua ASN di Kudus untuk mengikuti sosialisasi tentang netralitas menjelang hari Pilkada.
Baik diikuti secara tatap muka langsung maupun secara virtual lewat zoom meeting.
“Semoga dengan satu kasus ini bisa menjadi barometer, rambu-rambu bagi ASN lainnya di Kudus. Kami juga akan berkoordinasi dengan Pemkab Kudus, Pimpinan OPD, hingga Kemenag Kudus,” tegas Minan.***
