“Artinya kesejahteraan ekonomi bisa merata karena lembaga terkecil yang dikelola masyarakat. Bumdes bisa menjadi lembaga sosial dan lembaga komersial,” katanya.
Lilik mengungkapkan, 50 persen Bumdes yang ada di Kudus ini berada di sektor pelayanan sosial dan bank sampah. Banyak yang memilih bank sampah, karena keberadaan sampah masih menjadi PR di Kudus.
“Meskipun Kudus itu Kabupaten tapi seperti Kota. Sampah masih menjadi PR, jadinya lebih dari 50 persen bumdes itu di sektor bank sampah dan pelayanan masyarakat,” tuturnya.
Kendati demikian, jenis usaha yang dipilih untuk Bumdes tidak ditentukan secara kaku oleh pemerintah. Masing-masing desa dibebaskan memilih jenis usaha sesuai dengan potensi yang ada di wilayah masing-masing.
“Untuk kendalanya itu masih di SDM. Meskipun Kudus itu Gusjigan, tapi ketika mengajak dagang atau bisnis itu tidak mudah. Seandainya menemukan itu perlu waktu dan butuh mensinkronkan komitmen,” katanya. ***
