“Dari tiga jenis penerimaan pajak tersebut, pajak penerangan jalan dan BPHTB atau pemindahan realisasinya sudah 48 persen. Sementara realisasi PBBP2 masih 27,45 persen,” ungkapnya.
Masih rendahnya realisasi PBBP2, jelas Ning, dikarenakan pajak tersebut adalah pajak tahunan yang jatuh temponya pada 31 Agustus. Sementara Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) baru didistribusikan Maret.
Meski demikian, pihaknya tetap optimis hingga akhir Agustus 2023 realisasi pendapatan dari PBBP2 bisa tercapai.
Di samping itu, pihaknya juga menjelaskan target pajak dari sektor lainnya di Kabupaten Kudus. Mulai dari pajak restoran ditargetkan sebesar Rp 11,4 miliar, pajak air dan tanah Rp 4,2 miliar, pajak reklame Rp 3,8 miliar, pajak hotel Rp 2,4 miliar, pajak hiburan Rp 234 juta.
Kemudian pajak parkir sebesar Rp 184 juta serta pajak sarang burung walet sebesar Rp 9,5 juta.***
