“Di Kudus ada sekitar 150 ribu pekerja industri rokok dan sekitar 95 persen adalah perempuan. Karena itu setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin muncul,” tegasnya.
Sabar menambahkan, organisasi yang dipimpinnya memiliki lebih dari 75 ribu anggota yang menggantungkan mata pencaharian pada industri padat karya tersebut. Oleh karena itu, pihaknya merasa perlu mengawal berbagai kebijakan yang dinilai berkaitan langsung dengan kesejahteraan pekerja.
“Kami tidak sedang membela produknya semata. Yang kami perjuangkan adalah keberlangsungan lapangan pekerjaan dan kehidupan puluhan ribu buruh beserta keluarganya,” ujarnya.
Menurutnya, berbagai upaya telah dilakukan untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, termasuk melalui audiensi, pengiriman surat kepada Presiden dan DPR RI, serta penyampaian pendapat kepada kementerian terkait.
“Kami berharap pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas. Namun jika aspirasi pekerja tidak mendapat perhatian, kami siap mengambil langkah lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Sementara itu, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menyatakan pemerintah daerah memahami besarnya kontribusi industri rokok terhadap perekonomian daerah. Menurutnya, sektor tersebut telah menjadi salah satu penopang utama ekonomi masyarakat Kudus selama bertahun-tahun.
“Kudus ditopang oleh industri, terutama industri rokok. Karena itu kami mendukung agar industri ini tetap berjalan dengan baik dan terus memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Sam’ani juga memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan para pekerja akan diteruskan kepada pemerintah pusat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.
“Saya yakin pemerintah pusat akan mengkaji seluruh aspirasi yang disampaikan. Yang terpenting adalah mencari titik temu terbaik antara kepentingan industri, perlindungan tenaga kerja.” tandasnya.***
