“Penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Kudus belum bisa mencakup seluruh wilayah. Sehingga membingungkan wali murid. Karena itu, diharapkan OPD terkait untuk mengevaluasi atau merevisi aturan tersebut,”
Lebih lanjut, Golkar meminta untuk warga yang kurang mampu di Kabupaten Kudus agar mendapatkan prioritas bantuan program jaminan kesehatan nasional atau kartu Indonesia sehat (KIS).
“Terakhir, kami meminta untuk pembahasan APBD tahun berikutnya jangan sampai terlambat seperti tahun kemarin,” lanjutnya.
Sementara itu, perwakilan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Umi Bariroh menyampaikan pandangannya terkait perealisasian APBD Kudus. Pihaknya mengungkan bahwa di tahun 2021 Belanja Daerah terealisasi 83,70 persen.
“Belanja daerah merupakan representasi dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam menjalankan program untuk mencapai visi dan misi. Karena itu kami tanyakan sejauh mana pencapaian visi dan misi Bupati Kudus di tahun 2021,” tandasnya.
Sementara itu, perwakilan fraksi-fraksi lainnya menyampaikan pandangannya secara tertulis. Dokumen tertulis tersebut kemudia diserahkan kepada Wakil Ketua II DPRD Kudus dalam rapat paripurna kali ini.***
