Presiden PKS Kritik Kenaikan Harga BBM, Rizal Ramli Singgung Proyek IKN

Pakar Ekonomi senior Rizal Ramli mengkritik pencabutan subsidi BBM. (instagram @rizalramli.official)

“Bukankan Bantuan Langsung Tunai adalah kebijakan yang dulu sering Bapak Presiden kritik karena itu tidak baik bagi peningkatan produktivitas masyarakat?,” kata Syaikhu dalam surat terbukanya.

Senada dengan Syaikhu, bekas Menko Kemaritiman Kabinet Kerja Jokowi, Rizal Ramli mengungkapkan, kebocoran APBN semeskinya bisa disetop. Itu dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan efisiensi di pihak Pertamina dan PLN sebesar 20 persen.

Solusi lain yang bisa meringankan beban rakyat yakni menghentikan sementara proyek yang tidak berdampak langsung seperti IKN, dan membatalkan anggaran di Mahkamah Konstitusi (MK) yang naik hingga 4 kali lipat.

Bacaan Lainnya

Rizal menambahkan, pemerintah semeskinya fokus mengurangi cicilan bunga dan pokok utang, di mana tahun ini mencapai Rp805 triliun, atau sebanyak 1/3 dari total APBN.

“Jika dilakukan debt-swap, termasuk debt-to-nature swap, cicilan bisa berkurang 1/4-nya (Rp200 triliun), BBM tidak perlu naik,” terang bekas tim panel penasehat ekonomi Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) itu.

“Negara lain sedang menurunkan harga minyak sebagai langkah antisipasi terjadinya inflasi. Kok di Indonesia (BBM) harganya naik, dan dikasih BLT yang nilainya tidak ada artinya,” kata Rizal Ramli dalam channel YouTube TVMU, Sabtu, 2 September petang.

Presiden Jokowi resmi menaikkan harga BBM jenis Pertalite, Pertamax, hingga Solar per-Sabtu, 3 September 2022. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menyebutkan rincian kenaikan BBM yaitu, harga Pertalite dari Rp 7.650 perliter menjadi Rp 10 ribu per liter, dan harga Solar subsidi dari Rp 5.150 perliter menjadi Rp 6.800 per liter.

Keputusan kenaikan harga BBM diumumkan Jokowi bersama jajaran menterinya di Istana Merdeka. ***